Minggu, 08 Oktober 2017

Bentuk Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi

Tags

Bentuk Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi

Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.

Jika seorang anak hidup tanpa orang tua atau pengasuh, pihak pemangku kepentingan harus dapat mengambil tindakan untuk mempertemukan anak dan keluarganya. Tetapi jika hal itu bukan yang terbaik bagi anak, harus dicarikan keluarga/tempat yang terbaik bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mental. Segenap upaya dilakukan untuk mempersatukan anak-anak dengan saudara kandung mereka.

Pemerintah dengan dukungan masyarakat madani bertanggung jawab untuk menyediakan pengasuhan alternatif yang baik dan dapat dijadikan keluarga pengganti untuk anak-anak yang tidak mempunyai keluarga. Pilihan ini dapat berupa:
  1. Keluarga inti (keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak)
  2. Keluarga besar (keluarga yang dalam satu rumah selain terdiri dari keluarga inti, terdapat juga kakek-nenek dan/atau paman-bibi, dll)
  3. Keluarga mengadopsi anak dan tinggal dalam satu rumah
  4. Orang tua asuh (keluarga yang hanya membiayai secara ekonomi kepada anak)
  5. Panti asuhan/rumah singgah (tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah/swasta/masyarakat bagi anak-anak dengan suasana pengasuhan keluarga dan membuka kemungkinan menyatukan kembali anak dengan keluarganya). 
Seringkali anak di tempatkan di panti dengan suasana keluarga. Meskipun beberapa anak panti dikelola dengan baik, banyak pula yang mempunyai pengaruh buruk dalam perkembangan anak. Terpisahnya dari kehidupan keluarga dan masayarakat membuat anak kurang mendapat perlindungan.

Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.

Pencatatan kelahiran merupakan pencatatan resmi keberadaan anak dan hak kewarganegaraannya. Hal itu menjadi hak asasi yang paling dasar. Anak tanpa akte kelahiran akan bermasalah untuk mendapatkan pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, hak waris, dan hak pilih jika sampai waktunya.

Mendaftarkan kelahiran anak merupakan langkah utama perlindungan. Anak di bawah lima tahun yang punya akte kelahiran mendapat layanan imunisasi dan kesehatan anak guna mengawali hidup sehat.

Peraturan penetapan usia minimum didasarkan pada pencatatan resmi usia anak. Misalnya, akte kelahiran dapat dipakai untuk menghindari perkawinan anak usia dini dan bentuk pekerjaan yang membahayakan yang tidak sesuai dengan umur anak.

Akte kelahiran harus diberikan untuk setiap anak. Jika tidak demikian maka kelompok masyarakat madani dapat membantu keluarga mencatatkan nama anak tersebut pada institusi pencatat kelahiran untuk mendapatkan akte. Pengurusan akte kelahiran bebas biaya.

Proses pencatatan kelahiran didukung oleh layanan kesehatan. Puskesmas dan Rumah Sakit dapat memberi bantuan untuk layanan akte kelahiran saat bayi lahir atau kunjungan layanan kesehatan.

Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan perusakan alat kelamin pada anak perempuan.

Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka.

Perlindungan anak di keluarga dan rumah tangga dari:
  1. Kekerasan fisik.
  2. Kekerasan psikis.
  3. Kekerasan seksual dan perlakuan buruk.
  4. Penelantaran.
  5. Perkawinan usia dini.
  6. Tindakan tradisional yang membahayakan, misalnya perusakan alat kelamin perempuan (khitan pada perempuan).

Perlindungan anak di sekolah dan kegiatan pendidikan lainnya dari:
  1. Hukuman fisik.
  2. Hukuman psikis.
  3. Seks dan kekerasan berbasis gender.
  4. Adu mulut dan fisik.
  5. Berkelahi/adu fisik, tawuran.

Perlindungan anak di Panti asuhan dan lembaga hukum dari:
  1. Kekerasan fisik dan psikis dalam menegakkan disiplin, seperti
  2. Membiarkan/mengasingkan
  3. Kekerasan antar anak
  4. Kekerasan seksual

Perlindungan anak di tempat kerja dari:
  1. Hukuman fisik atau psikis
  2. Mempermalukan
  3. Kekerasan seksual dan perkosaan

Perlindungan anak di masyarakat (antar teman sebaya, gang, aparat, dan penjual anak) dari:
  1. Kekerasan fisik
  2. Kekerasan psikis
  3. Kekerasan senjata
  4. Kekerasan seks

Anak-anak yang menjadi korban atau menjadi saksi tindak kekerasan, seringkali berdiam diri karena takut, malu, atau stigma. Sebagian anak yang menjadi korban sering pasrah menerima perlakuan kekerasan sebagai bagian dari hidupnya, sementara pelakunya adalah orang yang tidak dikenal atau orang terdekat dari korban yang dipercaya untuk memberi perlindungan padanya. Pelaku bisa orang tua, orang tua tiri atau pacar orang tua, keluarga, pengasuh, teman laki-laki dan teman perempuan, teman sekolah, guru, tokoh agama, dan majikan.

Semua anak perempuan dan laki-laki dapat menjadi korban kekerasan, di mana biasanya anak laki-laki lebih cenderung menanggung risiko kekerasan fisik dan senjata sedangkan anak perempuan risiko kekerasan seksual, ditelantarkan, dan eksploitasi.

Kelompok tertentu sangat rentan menjadi korban kekerasan. Mereka itu adalah anak-anak cacat, kelompok minoritas, anak jalanan, anak bermasalah hukum, anak-anak pengungsi, pencari suaka,

Seringkali mereka menjadi sasaran kemarahan atau frustasi dari orang tua atau pengasuh saat anak tidak berhenti menangis. Pengasuh menggoyang bayi atau balita terlalu keras dan kasar sehingga dapat berisiko timbulnya kerusakan otak yang membawa cacat permanen bahkan kematian. Tanda-tanda guncangan yang keras berupa rasa sakit, susah bangun, susah bernafas, gemetar, muntah, serangan jantung atau koma. Gejala-gejala tersebut harus segera mendapat penanganan medis. Hal yang perlu dilakukan:
  1. Masyarakat perlu mewaspadai pencegahan kekerasan pada anak, salah urus dan tindakan-tindakan yang membahayakan.
  2. Masyarakat perlu membangun kegiatan untuk mencegah kekerasan pada anak.

Beberapa kegiatan kunci:
  1. Membangun komunikasi yang baik untuk menghadapi berbagai bentuk kekerasan di tempat anak tinggal, pada saat pergi bersekolah, bermain, dan bekerja.
  2. Mendidik orang tua dan pengasuh agar menghargai sudut pandang anak, menerapkan aturan yang positif, tidak kasar, dan tidak menangani anak dalam keadaan marah.
  3. Mendukung sekolah menerapkan sikap menolak kekerasan dan menerapkan cara menghadapi anak tanpa kekerasan. Tindakan tersebut adalah bagian pengelolaan kelas dari yang semula menakutkan, memalukan dan menghukum fisik menjadi suasana yang tidak diskriminatif tetapi koperatif.
  4. Mendukung kampanye masyarakat agar tidak melakukan hukuman fisik, mengasingkan dan melakukan tindakan berbahaya termasuk perkawinan di bawah umur.
  5. Memberikan pelayanan anak korban kekerasan dengan layanan kesehatan dan sosial guna membantu anak kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
  6. Membangun jejaring kerja/kemitraan yang baik untuk melaporkan kondisi kesehatan anak melalui telepon atau pusat perlindungan yang terjangkau.

Anak-anak harus mendapat perlindungan terhadap semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, maka dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan terburuk anak seperti perbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.

Anak-anak sering terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Banyak anak yang bekerja di bawah umur bahkan ada yang baru berumur empat tahun. Dalam banyak hal, anak bekerja sebelum atau sesudah pergi sekolah atau bekerja seharian hingga malam hari dan tidak bersekolah dianggap hal yang biasa.

Banyak ditemukan anak-anak bekerja di pertanian, berjualan, bekerja dipabrik, ikut menjadi nelayan, bekerja di pasar, menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, pengrajin, bekerja di rumah makan, menjadi pemulung dan anak jalanan.

Anak-anak bekerja di perkebunan, pabrik, perikanan, pasar, pembantu rumah tangga, handikraf, tempat sampah maupun di jalanan.Mereka sering melakukan pekerjaan yang berat, waktu bekerja yang lama, dan terpapar pestisida atau peralatan membahayakan. Anak terkena risiko pelecehan seksual dan eksploitasi, terutama saat panen, ketika harus bekerja lembur di malam hari di perkebunan.

Beberapa anak terlibat dalam pekerjaan yang menyengsarakan sebagai pekerja anak seperti perbudakan, diperdagangkan, kerja paksa, atau sebagai pengedar narkoba, yang kesemuanya itu adalah pekerjaan yang ilegal. Anak-anak harus ditarik dari situasi semacam itu dan dapat dikembalikan kepada keluarga dan masyarakatnya. Pekerjaan yang dilakukan anak tidak boleh membahayakan kesehatan dan kehidupannya dan jangan sampai menyebabkan anak tidak sekolah.

Pemerintah dan pemerintah daerah dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat madani perlu menegakkan hukum untuk situasi pekerja anak yang membahayakan, seperti:
  1. Mengenal dan menginformasikankan kepada umum berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak yang membahayakan di masyarakat sekitar atau tempat anak bekerja
  2. Menarik anak-anak dari pekerjaan yang membahayakan
  3. Membantu anak-anak meninggalkan pekerjaan berbahaya dan jauh dari orang tua untuk kembali ke keluarga dan masyarakatnya
  4. Mengupayakan agar anak-anak mengikuti sekolah/pendidikan yang baik, setara untuk semua usia anak dan bebas dari kekerasan
  5. Mengupayakan kesejahteraan/pekerjaan untuk keluarga yang membutuhkan, sehingga tidak bergantung pada pendapatan anak serta dapat menyekolahkan mereka.
Keluarga perlu mengetahui risiko terburuk bagi anaknya jika mengirim anaknya jauh-jauh untuk bekerja, misalnya sebagai pembantu atau pekerja perkebunan.

Anak perempuan dan anak laki-laki dapat berisiko untuk mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Hukum harus di tegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak korban pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera. Bagi anak-anak lainnya agar dapat perlindungan sehingga terhindar dari perlakuan tersebut.

Anak perlu dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan. Banyak anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengenal pelakunya. Umumnya pelaku adalah orang yang dekat dengan anak atau orang yang akrab dengan anak. Sangat sedikit dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Biasanya pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki. Apa pun bentuk pelecehan atau eksploitasi, tanggung jawab harus dibebankan pada pelaku. Setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap pelecehan dan eksploitasi seksual tergantung pada jenis waktu dan berulangnya kejadian sehingga memunculkan bermacam reaksi emosional, seperti pendiam, pemarah, kelainan jiwa, atau terguncang.

Beberapa anak dapat mengalami kegetiran hidup karena mengalami infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV. Anak perempuan mendapat risiko tambahan berupa kehamilan yang tak dikehendaki yang membahayakan nyawa dan mengakibatkan stigma dan diskriminasi.

Anak-anak dapat belajar lebih awal tentang “perlakuan dengan sentuhan fisik yg baik dan perlakuan dengan sentuhan fisik yang bermaksud jahat”. Anak-anak perlu diajarkan agar memberitahu orang dewasa yang mereka percaya jika pernah mendapat sentuhan fisik jahat. Jika anak melaporkan hal tersebut, orang dewasa harus serius menanggapi agar pelecehan tidak berlanjut. Pelecehan seksual dilaporkan kepada yang berwenang, dan anak harus mendapat layanan perlindungan yang sesuai.

Banyak anak-anak dan kaum muda korban pelecehan seksual atau eksploitasi, sembuh dan kembali hidup normal. Pelecehan seksual pada masa anak-anak tidak secara otomatis menyebabkan perilaku agresif seksual. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual/eksploitasi belum tentu akan melakukan hal yang sama pada orang lain, begitu juga pelaku seksual belum tentu pernah mengalami pelecehan seksual/eksploitasi pada waktu masih kecil.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan sistem dan peraturan khusus untuk :
  1. Mencegah pelecehan anak, kekerasan, dan ekploitasi
  2. Memungkinkan anak melaporkan pelecehan dan eksploitasi
  3. Menjerat pelaku pelecehan seksual dan eksploitasi dengan hukum
  4. Menyediakan layanan sosial seperti pelayanan kesehatan dan psikologis, penampungan sementara, pendidikan, dan bimbingan untuk anak korban pelecehan dan eksploitasi

Anak-anak sangat rentan terhadap perdagangan orang (trafiking) jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga harus bertanggung jawab untuk mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.

Penjualan anak adalah kejahatan trans nasional yang tumbuh cepat, baik dalam negeri atau antar negara. Keuntungan dari perdagangan manusia diperkirakan US $ 9,5 milyar per tahun. Anak yang diperdagangkan:
  1. Diperlakukan seperti barang dagangan
  2. Subjek kekerasan, pelecehan, keterlantaran, eksploitasi, dan infeksi HIV.
Menurut perhitungan sebagian besar anak yang diperdagangkan adalah anak-anak perempuan untuk keperluan eksploitasi seksual komersial.

Anak-anak dan keluarga yang hidup miskin dan terbatas akses informasi sering meninggalkan masyarakatnya karena percaya adanya kesempatan yang lebih baik menunggu mereka di tempat lain. Kadang-kadang anak-anak itu dijanjikan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan dengan gaji memadai atau hidup yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, mereka dijual secara rahasia atau ke perbatasan negara atau diperdagangkan di dalam negeri dan dipaksa menempuh berbagai cara yang berbahaya. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di tempat pelacuran, dipaksa untuk kawin, atau dipaksa menjadi pengemis.

Anak-anak dan keluarga yang memilih meninggalkan kampungnya perlu tahu apa tujuan mereka. Mereka perlu tahu :
  1. Apa yang dapat diharapkan
  2. Risiko yang dihadapi selama perjalanan hingga ke tempat tujuan
  3. Apa yang perlu dilakukan jika terjebak dalam perdagangan orang.

Pemerintah dapat mendukung pemerintah daerah dan masyarakat madani untuk :
  1. Menyebarluaskan informasi kepada orang tua dan anak-anak tentang risiko migrasi dan mengirim anak ke tempat yang jauh untuk bekerja
  2. Menyebarluaskan informasi ke masyarakat tentang perlakuan negatif terhadap anak-anak migran semacam perdagangan anak
  3. Menggalang dukungan orang tua agar anak-anak tetap sekolah dan tidak putus sekolah, sehingga anak-anak tidak terpikir untuk bekerja
  4. Menyelenggarakan layanan sosial yang diperlukan guna membantu mengurangi ketergantungan orang tua kepada pendapatan atau pekerjaan anak
  5. Mencegah tindak kekerasan di rumah yang dapat mempengaruhi anak meninggalkan rumah
  6. Memperlakukan anak-anak korban kejahatan bukan sebagai pelaku kriminal dan memberi dukungan dan waktu kepada mereka agar sembuh sebelum dikembalikan ke keluarga atau panti asuhan.
  7. Menegakkan hukum untuk pelaku perdagangan manusia.

Tindakan hukum yang dikenakan pada anak harus sesuai dengan hak anak. Menahan atau memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Anak yang menjadi korban dan saksi tindakan kriminal harus mendapatkan prosedur yang ramah.

Menempatkan anak pelaku atau tersangka tindak kriminal di lembaga pemasyarakatan atau menghukum badan harus merupakan pilihan terakhir. Hukuman badan di lembaga pemasyarakatan dapat merusak jiwa anak dan lebih menyakitkan saat kembali ke masyarakat.

Tindakan alternatif seperti mediasi, layanan masyarakat dan konseling membawa hasil lebih baik untuk anak dan keluarganya serta masyarakat. Tindakan alternatif biasanya lebih menghargai hak anak dan membantu anak-anak mengenal lebih baik peran mereka di masyarakat. Hal itu harus menjadi tujuan segala tindakan hukum yang dikenakan pada anak.

Sebagian besar anak-anak yang dihukum tidak melakukan kejahatan yang serius. Mereka dihukum karena bolos sekolah, lari dari rumah, minum alkohol, mengemis, atau mengamen. Beberapa anak dihukum karena dieksploitasi oleh orang dewasa melalui pelacuran atau penjualan narkoba.

Anak yang di lembaga pemasyarakatan biasanya menunggu cukup lama proses peradilan dengan keputusan yang tetap (vonis). Mereka berisiko tinggi terhadap kekerasan, narkoba, infeksi HIV dan masalah kesehatan lainnya. Hukuman lembaga pemasyarakatan menyebabkan mereka putus sekolah dan jauh dari keluarga. Maka umumnya anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan tanggung jawab perlindungan sosial tidak hanya hukuman.

Pemerintah dapat mendukung pemerintah daerah dan masyarakat madani untuk :
  1. Dipisahkan dari tahanan dewasa
  2. Kasusnya segera diselesaikan
  3. Perempuan dan laki-laki dipisahkan
  4. Segera melaporkan kekerasan terhadap mereka jika terjadi di lembaga pemasyarakatan.
Perempuan hamil dan ibu yang ditahan bersama anaknya perlu mendapat perlindungan khusus, perawatan, dan dukungan. Semua anak berhak mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Prosedur yang ramah anak harus digunakan terhadap anak-anak yang menjadi korban dan saksi kejahatan. Prosedur itu harus:
  1. Mencegah kontak antara anak dengan terdakwa kejahatan
  2. Mengijinkan anak mengikuti proses persidangan
  3. Menjamin bahwa anak diperlakukan dengan baik

Dukungan peningkatan pendapatan dan layanan kesejahteraan sosial, dapat membantu keluarga dan anak-anak yang terlantar untuk bisa bersekolah serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Rumah tangga yang membutuhkan bantuan keuangan dan layanan kesejahteraan ditujukan kepada kepala rumah tangga yang sudah tua, janda, anak-anak atau individu yang sakit atau cacat, termasuk keluarga yang terpapar HIV.

Dukungan peningkatan pendapatan dan layanan kesejahteraan sosial dapat berguna bagi anak-anak dan keluarga untuk:
  1. Membeli makanan
  2. Membayar layanan kesehatan dan pendidikan
  3. Mempersatukan keluarga
  4. Mencegah anak-anak menjadi tahanan atau menjadi gelandangan
  5. Membantu keluarga keluar dari siklus kemiskinan.

Pemerintah dan pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat madani dapat melakukan identifikasi kebutuhan keluarga. Mereka dapat membimbing keluarga dengan dukungan keuangan dan layanan kesejahteraan sosial melalui konseling dan bantuan. Penting diyakinkan pada keluarga bahwa tidak ada diskriminasi untuk memperoleh layanan. Informasi tentang dukungan keuangan

dan layanan kesejahteraan sosial dapat diperoleh melalui saluran komunikasi yang ada termasuk Puskesmas, sekolah, tempat ibadah, pertemuan-pertemuan, dan pengumuman pada tingkat masyarakat.

Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yag tepat, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif dalam perlindungan diri mereka sendiri dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Sejak usia dini, anak-anak dapat mengutarakan pendapat dan minatnya. Dalam pertumbuhannya tumbuh pula kemampuan peran serta mereka dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka, keluarga dan masyarakatnya.

Anak-anak dan orang dewasa harus aktif berkomunikasi satu dengan lainnya tentang berbagai informasi dan ide-ide, baik itu di rumah, sekolah, masyarakat. Berbagi pengalaman harus berdasarkan saling menghormati dan saling menghargai (beretika). Pendapat anak perlu didengar dan diperhatikan sesuai dengan umur dan kematangan jiwa anak.

Anak-anak yang mampu mengemukakan pendapat secara bebas biasanya lebih bertanggung jawab, dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan penting saat mereka tumbuh.

Mereka biasanya mampu untuk:
  1. Menunjukkan prestasi di sekolah
  2. Memikul tanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan dirinya sendiri
  3. Menjaga diri dari penularan infeksi seksual termasuk HIV, kehamilan tak diinginkan, perkelahian, penipuan, diskriminasi, kekacauan, kekerasan, pelecehan dan eksploitasi.
  4. Mampu belajar dan berperilaku sebagai warga yang baik dan tumbuh sebagai orang dewasa yang siap menjalankan hak dan kewajibannya.

Anak-anak adalah pengguna, penghasil, dan subjek media, sumber yang kuat untuk mempengaruhi pendapat dan persepsi di antara mereka. Berbagai bentuk media yang berbeda dapat dipakai untuk memperluas pengetahuan anak-anak, menginformasikan kepada mereka bagaimana melindungi diri dan menjadi warga negara yang baik.

Perkumpulan atau kelompok anak-anak dapat memberi tempat/wadah bagi anak-anak guna menyuarakan gagasan-gagasan mereka, sudut pandang dan pusat perhatian mereka. Kelompok-kelompok semacam itu memberi kesempatan bagi mereka untuk bermasyarakat dan mengembangkan minat serta kepemimpinan.

Artikel Terkait