Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Dan Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Dan Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Dan
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
  1. Non-diskriminasi; 
  2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 
  3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
  4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Anak adalah seseorang yang belum usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sesorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis,seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Setiap anak mempunyai hak 
  1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
  2. Identitas diri sejak kelahirannya. 
  3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua 
  4. Untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri, bila karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
  5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial. 
  6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 
  7. Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. 
  8. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
  9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. 
  10. Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan perimbangan terakhir. 

Setiap anak penyandang disabilitas selain memiliki hak-hak tersebut di atas memiliki hak
  1. Memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. 
  2. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak dengan disabilitas. 

Khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya, selain mendapat hak-hak tersebut di atas memiliki hak
  1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. 
  2. Pemisahan dari orang dewasa. 
  3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. 
  4. Pemberlakukan kegiatan rekreasi. 
  5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakukan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya 
  6. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. 
  7. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.